Bekasi, 10 Juni 2026 – Sebanyak 11 mahasiswa Program Studi Hukum dan Psikologi Universitas Sains Indonesia (USI) menghadiri Konferensi Republik 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil di University Club, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada Sabtu (30/5/2026).
Konferensi Republik merupakan forum diskusi kebangsaan yang mempertemukan akademisi, praktisi, aktivis, serta berbagai elemen masyarakat sipil untuk membahas isu-isu strategis yang tengah dihadapi bangsa Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, delegasi mahasiswa USI mengikuti Panel D yang secara khusus mengangkat tema Hukum, Independensi, dan Anti-Korupsi dengan topik diskusi “Menegakkan Hukum yang Berkeadilan: Melampaui Legalitas Menuju Integritas Publik.”
Panel diskusi ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pakar di bidang hukum, tata negara, serta pemberantasan korupsi. Para narasumber mengulas berbagai tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memperkuat integritas publik dan membangun sistem pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
Salah satu poin penting yang mengemuka dalam diskusi adalah pandangan bahwa korupsi tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individu, melainkan sebagai persoalan struktural yang berakar pada monopoli kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut diperkuat oleh berbagai fenomena global, seperti kemunduran demokrasi yang ditandai menguatnya populisme, konservatisme, dan kecenderungan masyarakat untuk mengandalkan figur pemimpin yang kuat. Di sisi lain, pengaruh kapitalisme yang semakin besar juga dinilai membuka ruang bagi kepentingan bisnis dan oligarki untuk memengaruhi proses politik maupun kebijakan publik.
Dalam konteks Indonesia, para narasumber menyoroti berbagai tantangan yang tercermin dari melemahnya sejumlah lembaga independen serta masih tingginya tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan terhadap penyelenggara negara dan peningkatan partisipasi masyarakat dinilai menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan supremasi hukum.
Diskusi juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang masyarakat terhadap demokrasi. Budaya pemujaan terhadap figur serta pola pikir feodal perlu ditinggalkan agar masyarakat lebih mengedepankan gagasan, argumentasi, dan kepentingan publik. Kritik terhadap pemerintah harus dipahami sebagai bagian yang wajar dalam sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat.
Selain itu, lahirnya kepemimpinan alternatif yang berintegritas dan revitalisasi nilai-nilai demokrasi menjadi salah satu rekomendasi penting yang dihasilkan dalam forum tersebut. Pada akhirnya, negara dan seluruh aparaturnya harus menyadari bahwa keberadaannya bersumber dari rakyat dan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keikutsertaan mahasiswa Universitas Sains Indonesia dalam Konferensi Republik 2026 menjadi bagian dari upaya penguatan wawasan akademik, kesadaran hukum, serta pemahaman mengenai isu-isu demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Melalui forum ini, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk berdialog, bertukar gagasan, dan belajar langsung dari para pakar nasional yang memiliki perhatian besar terhadap masa depan demokrasi, supremasi hukum, dan pemberantasan korupsi di Indonesia.